Ketersediaan Lahan Jadi Kendala Utama Proyek Pembangkit Listrik Jawa I

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan proyek IPP Jawa I telah dilelang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Dari tender tersebut, terpilih empat konsorsium yaitu konsorsium Mitsubishi dan PJB, Adaro dan perusahaan asal Singapura Sembcorp, Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz serta konsorsium Medco dan perusahaan asal Timur Tengah, Nebras.

Semula PLN menetapkan jadwal pengumpulan dokumen itu pada 10 Mei 2016 lalu ditunda menjadi 25 Juli 2016 dan mundur lagi hingga 25 Agustus 2016.

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radhi mengatakan, ketersediaan dan kesiapan lahan serta lokasi menjadi isu utama dalam pembangunan proyek ini. Alasannya, pemerintah berencana membangun satu pulau reklamasi yang bersinggungan dengan proyek pemerintah.‎
‎
"Sudah beberapa kali tender untuk IPP mundur karena kendala lapangan, ketersediaan lahan dan energi primer belum ada kepastian. Tanpa ada kepastian lahan dan energi, investor tidak bisa mulai membangun pembangkit listrik," ujar Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2016).

Menurutnya, lahan dan energi merupakan momok bagi pembangunan pembangkit. Demo penolakan warga yang menentang pembebasan lahan dengan ganti rugi yang amat rendah merupakan bukti ketersediaan lahan merupakan faktor penting dan mutlak untuk proyek pembangkit listrik.

"Rencananya memang dengan reklamasi. Tetapi, proses reklamasi juga tidak mudah, bahkan lebih sulit dan lama di banding pembebasan tanah. Meski dibutuhkan area luas untuk pembangunan pembangkit, cuma kalau reklamasi hanya untuk keperluan bangun pembangkit, biaya jadi lebih mahal," jelasnya.

Fahmi menambahkan, harusnya sebelum tender PLN bertanggungjawab mengintegtrasikan permintaan kebutuhan listrik dengan suplai energi dan menyelesaikan pembebasan lahan serta masalah teknis lainnya.

Dengan demikian, konsorsium investor bisa langsung bangun pembangkit listrik usai menang tender. Biaya yang dikeluarkan lebih dulu oleh PLN untuk integrasi energi dan pembebasan lahan bisa dimasukan dalam nilai investasi proyek.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengakui, permasalahan lahan jadi kendala berat dalam pembangunan proyek 35.000 MW. 

"Ini semacam pembakit listrik tenaga nuklir yang tidak jalan-jalan. Sementara, negara lain sudah lama menikmati manfaat PLTN, masing-masing pihak harus objektif dan bijak dalam hal ini," pungkasnya.