Sri Mulyani: Pengentasan Kemiskinan Tidak Hanya Soal Uang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui upaya menurunkan kemiskinan ke tingkat single digit atau ke bawah 10 persen sangat sulit. Sebab pada tingkatan itu, kemiskinan sudah mencapai titik yang sangat dalam.

"Butuh intervensi pemerintah yang tidak hanya sekedar uang. Jadi subsidi is one thing, tetapi banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 10 persen paling bawah ini," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI, Jakarta, Rabu (7/9/2016) malam.

Secara historis, kata Menkeu, Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Meski pemerintahan berganti dan partai yang berkuasa berubah-ubah. Namun dia menilai upaya pengentasan kemiskinan tidak pernah surut.

Meski begitu, dia mengakui kalau pemerintah harus berkerja ekstra keras agar upaya menurunkan tingkat kemiskinan ke single digit tercapai.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86 persen dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang.

Menurut perempuan 54 tahun itu, upaya pengentasan kemiskinan harus mencakup peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dengan begitu, para lulusan pendidikan formal bisa ikut mendorong kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan bahwa angka 20 persen APBN untuk pendidikan harus diikuti peningkatan kualitas pendidikan. Begitu juga peningkatan kualitas kesehatan masyakarat.

Jangan sampai, lanjut dia, banyak dibangun puskesmas tetapi kualitas pelayanannya tidak memenuhi akses kesehatan rakyat. Belum lagi kekurangan gizi yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan fisik temasuk otak anak-anak Indonesia.

"Ini yang membuat kami hati-hati. Harus belajar meneliti betul tidak hanya jumlah uang, tetapi juga desain agar secara struktural sampai di akar kemiskinan," kata Menkeu.

Lebih lanjut dia mengatakan, peran pengentasan kemiskinan tidak hanya bertumpu kepada pemerintah pusat saja. Sebab dana ratusan triliun sudah digelontorkan kepada pemerintah daerah.

Dia berharap, dana-dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah.