Susi: Penghematan Anggaran Harus Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa penghematan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang harus dilakukan. Dirinya mengaku menjadi pelopor pemangkasan anggaran.

"Penghematan ya harus, kalau tidak hemat Indonesia akan bangkrut," ujar Susi saat berbincang santai dengan wartawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Rabu (28/9/2016).

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri self blocking Rp 5,5 triliun yang dikembalikan negara," lanjut dia.

Susi menuturkan, penghematan anggaran tidak menjadi halangan bagi dirinya dalam bekerja. Sehingga, dirinya bekerja semaksimal mungkin dengan menggunakan anggaran yang ada.

"Saya blok yang tidak perlu tambahan anggaran, malahan dikurangi kembalikan ke negara," kata dia.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengungkapkan, banyak pihak yang tidak menyukai dirinya saat memangkas anggaran di KKP. Namun, dirinya tidak memperdulikan hal tersebut, karena merupakan risiko sebagai pejabat publik tidak disukai banyak pihak.

"Ini risiko. Akan tetapi, saya punya peran. Saya punya hak untuk membuat kebijakan," kata menteri kelahiran tahun 1965 tersebut.

Sebelumnya, Mei lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam inpres tersebut Presiden mengintruksi kepada semua K/L untuk memangkas anggarannya dengan total pemangkasan sebesar Rp 50,016 triliun.

Namun, Presiden pada Agustus kembali mengeluarkan Inpres pemangkasan anggaran jilid II. Dalam Inpres Nomor 8 tahun 2016 total anggaran yang dipangkas sebesar Rp 64,7 triliun.

Sehingga, total anggaran yang dipangkas pada APBN-P 2016 sebesar Rp 114,72 triliun. Anggaran KKP sendiri telah dipangkas sebanyak Rp 5,5 triliun.