Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permintaan Konglomerat dan "Rayuan" Sri Mulyani...

Kompas.com - 29/09/2016, 07:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para konglomerat Indonesia pekan lalu diajak makan malam bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka sosialisasi tax amnesty. Hadir pula dalam acara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kantor Sekretariat Presiden juga merilis Menkeu Sri Mulyani dikelilingi para pengusaha besar di sela-sela acara tersebut. Lantas, apa saja yang dibicarakan di antara mereka, dan apa saja yang diminta para konglomerat tersebut?

(Baca: Ketika Sri Mulyani "Dikepung" Para Konglomerat)

Pemilik Sriwijaya Air, yang juga ikut dalam perbincangan itu, Chandra Lie kepada Kompas.com mengungkapkan ada sejumlah permintaan yang diajukan oleh para pengusaha kepada Sri Mulyani.

Salah satu yang diminta pengusaha kepada Sri Mulyani dalam perbincangan itu adalah memperpanjang waktu periode tax amnesty untuk besaran tebusan 2 persen.

Menurut Chandra, pengusaha meminta agar tebusan 2 persen itu bisa diperpanjang hingga akhir tahun 2016, dari kebijakan awal pada akhir September 2016.

"Karena sudah ditetapkan, kebijakan tarif tebusan 2 persen itu tidak bisa diubah. Namun dalam perbincangan itu disepakati bahwa untuk berkas administrasi tebusan 2 persen bisa dilengkapi hingga akhir tahun, sepanjang pengusaha telah menyerahkan tebusannya terlebih dulu sebelum 30 September 2016," ujarnya Rabu malam (28/9/2016).

Para pengusaha akhirnya sepakat dengan jalan tengah yang ditawarkan tersebut. Mereka juga siap menyukseskan program tax amnesty yang digagas pemerintah, setelah mendapat jaminan kepastian hukum dan keamanan.

"Para pengusaha menjadi yakin untuk ikut program tax amnesty. Soalnya di sana hadir juga Panglima TNI, Kapolri. Ini yang membuat kami mendapat kepastian bahwa ada jaminan yang diberikan pemerintah kepada kami," kata Chandra.

Rayuan Menteri Keuangan

Sementara itu, salah seorang pengusaha besar yang juga terlibat dalam pembicaraan tersebut mengungkapkan, Sri Mulyani sempat "merayu" para konglomerat agar ikut menyukseskan program pengampunan pajak.

Hal ini dilakukan Sri Mulyani, menyusul "curhat" Presiden Joko Widodo dalam jamuan makan malam itu yang mengatakan bahwa capaian tax amnesty masih di bawah ekspektasi.

"Ibu Sri Mulyani bilang 'Ayolah, ikut bantu sukseskan tax amnesty. Ini demi kepentingan negara dan masyarakat.' Setelah berbicara dan mendapatkan jaminan, kami sepakat untuk ikut program ini," kata pengusaha tersebut yang mewanti-wanti Kompas.com untuk tidak menyebut namanya.

Menurut pengusaha ini, tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah cukup tinggi setelah digelarnya jamuan makan malam tersebut. Ini karena Presiden, Kapolri, hingga Panglima TNI menyatakan "pasang badan".

Pasang badan yang dimaksud adalah memberikan dukungan maksimal kepada pengusaha terkait kepastian hukum bagi peserta tax amnesty. Bahwa nantinya tidak ada tuntutan hukum yang ditimpakan kepada pengusaha setelah mereka mengikuti program ini.

"Kami jadi yakin, tax amnesty ini akan sukses. Kami para pengusaha berkomitmen untuk menjadikan program ini tercapai," ujarnya.

Hingga kemarin sore pukul 17.00 WIB, total tebusan tax amnesty yang dicatat mencapai Rp 54,27 triliun. Adapun repatriasi mencapai Rp 127,6 triliun dan deklarasi harta mencapai Rp 2386,33 triliun. Dengan demikian total harta yang diikutkan dalam program tax amnesty ini mencapai Rp 2.513,94 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com