Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Diminta Pengusaha Setelah Program "Tax Amnesty"

Kompas.com - 01/10/2016, 15:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty periode I dinilai banyak kalangan mendulang sukses, salah satunya kalangan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, realisasi tax amnesty periode I jauh melampaui perkiraan yang menjadi parameter kesuksesan.

Namun demikian, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan reformasi perpajakan.

"Catatan bagi kami adalah, sesudah hari ini tentu tidak bisa hanya melihat dari jumlah deklarasi dan uang tebusan. Yang harus dilihat dalam proses selanjutnya yaitu reformasi peraturan perpajakan secara keseluruhan," kata Hariyadi di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Hariyadi mengatakan, pajak yang ada di Indonesia saat ini hanya dilihat sebagai sebuah fungsi anggaran, bukan fungsi stimulus.

"Ke depan, kami mengusulkan reformasi menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, yang betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia.

Hariyadi berharap, Apindo juga dilibatkan dalam proses revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU PPh, UU PPN serta soal pengadilan pajak, sebagaimana dilibatkan dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak.

Di samping soal reformasi perpajakan, Hariyadi juga meminta agar pemerintah mempercepat reformasi birokrasi. Dia berharap ke depan tidak ada lagi birokrasi yang korup.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, iklim investasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh insentif perpajakan.

"Paket-paket kebijakan juga harus dijalankan. Karena pengusaha juga melihat persoalan legal di Indonesia itu bagaimana. Jad saya lihat, iklim investasi tetap menjadi kunci utama," ucap Shinta.

Senada dengan Hariyadi dan Shinta, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, ada kaitannya antara birokrasi yang korup dan iklim investasi di Indonesia.

"Tax amnesty ini momentumnya menurut saya. Ada kepercayaan dari pengusaha. Pemerintah tinggal mempercepat kebijakan dan reformasi. Sikap birokrasi yang masih korup harus diubah," kata Sofjan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com