Pefindo Sarankan Perusahaan Infrastruktur Terbitkan Obligasi Proyek

DENPASAR, KOMPAS.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendorong perusahaan untuk menerbitkan obligasi proyek. Sebab, jenis obligasi tersebut memiliki peran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur.

Direktur Utama Pefindo, Salyadi Putra mengatakan, majunya infrastruktur negara-negara tetangga, mengingat mereka sudah cukup lama memanfaatkan obligasi proyek.

"Obligasi proyek di negara tetangga itu jadi salah satu alternatif untuk mendukung infrastruktur," kata Salyadi dalam Workshop Wartawan Pasar Modal di Bali, Sabtu (1/10/2016).

Salyadi menjelaskan, obligasi proyek memang pembayarannya berasal dari pendapatan (cashflow) perusahaan itu sendiri. Namun,  perusahaan hanya bisa menggunakan cashflow yang berasal dari proyek tersebut.

"Jadi tidak mengganggu hasil atau casflow dari proyek-proyek yang lain," imbuhnya.

Hal ini berbeda jika yang diterbitkan adalah obligasi korporasi. Perusahaan diperbolehkan untuk membayar obligasi tersebut secara gabungan dari seluruh proyek yang dimilikinya.

Sebagai contoh, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) jika menerbitkan obligasi korporasi maka mereka bisa membayarnya dari cashflow semua proyek tol yang mereka miliki.

"Kalau diterbitkan obligasi proyek misalnya utk tol khusus di Bali, maka cashflow untuk pembayarannya hanya dari proyek tersebut. Jadi tidak mengganggu hasil atau cashflow dari proyek yang lain," tambah Salyadi.

Keuntungannya untuk Jasa Marga, menurut Salyadi, neraca keuangan (balance sheet) dan cashflow perseroan secara keseluruhan tidak akan terganggu. Tak hanya itu, investor juga diuntungkan karena jika proyeknya bagus dan ada sisa dari pembayaran obligasi, maka perseroan tidak bisa menggunakan seenaknya untuk membiayai proyek lainnya.

"Yang sering terjadi sekarang, misal punya beberapa proyek yang bagus tapi tergoda masuk ke bisnis lain. Akhirnya cashflow dari proyek yang bagus tersebut harus masuk ke bisnis baru itu yang belum tentu menguntungkan. Akhirnya obligasinya bisa default karena untuk membiayai obligasi proyek yang belum tentu menguntungkan," katanya.