Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Gas Industri di Malaysia Murah karena Disubsidi Pemerintah

Kompas.com - 06/10/2016, 14:18 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini sedang berupaya menurunkan harga gas untuk industri. Salah satu alasannya, karena harga gas industri di Indonesia lebih mahal dari pada negara tetangga.

Harga gas di Vietnam sebesar 7 dollar AS per million metric british thermal unit (MMBTU), Malaysia dan Singapura hanya 4 dollar AS per MMBTU, sementara di Indonesia berada di kisaran 9 dollar AS sampai 10 dollar AS per MMBTU.

(Baca: Ini Alasan Harga Gas di Indonesia Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain)

Pengamat Kebijakan Publik dan Energi, Agus Pambagyo, mengungkapkan, murahnya harga gas di Malaysia karena pemerintahnya memberikan subsidi harga gas untuk industri melalui Petronas.

"Pemerintah Malaysia melalui Petronas memberikan subsidi harga gas kepada industri-industri mereka, itu sebabnya harga gas di sana bisa murah," ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Menurut Agus, jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk menekan harga gas di negara tersebut cukup besar. Ia mengungkapkan hal tersebut juga sudah dilakukan bertahun-tahun. "Jumlahnya besar dan memang sudah agak lama, bertahun-tahun lalu," kata Agus.

Agus menambahkan, berdasarkan data sejak 1997 untuk mengontrol agar harga gas ke sektor energi, industri dan real estate tetap rendah, pemerintah Malaysia memberikan subsidi melalui Petronas sebesar 230,6 miliar ringgit Malaysia atau 57,5 miliar dollar AS, atau setara Rp 776,25 triliun.

Selain memberikan subsidi melalui Petronas, pemerintah Malaysia juga menjamin kontinuitas pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik dan mengadopsi konsep delivery or pay apabila terdapat kegagalan penyaluran gas bumi.

Sebagai bagian dari kebijakan subsidi tersebut, pemerintah Malaysia juga memberikan hak khusus dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu migas kepada Petronas.

Langkah ini merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada Petronas yang telah mengambil peran negara dalam pemberian subsidi gas bumi.

Akibat adanya perbedaan antara harga gas bumi di pasar dengan harga gas bumi yang diregulasi atau subsidi tersebut, Petronas kehilangan pendapatan yang sangat besar.

Selain itu, Petronas juga harus menanggung biaya yang terus menanjak untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri.

Akibat tingginya beban subsidi, mulai 2010, biaya subsidi mulai dipangkas. Pemerintah Malaysia melakukan program rasionalisasi subsidi, khususnya untuk harga gas bumi bagi sektor pembangkit listrik dan industri.

"Saya kira Presiden Jokowi perlu mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait harga gas untuk industri ini sehingga keputusan yang diambil akan baik bagi industri, pelaku usaha di bidang gas bumi dan keuangan pemerintah sendiri," tutur Agus.

Kompas TV Proyek Migas Masela Mundur ke 2020

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com