Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investasi Infrastruktur di Indonesia Masih Menarik

Kompas.com - 11/10/2016, 15:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultan asing merilis laporan perkembangan infrastruktur di Indonesia, dan regional Asia-Pasifik. Hasilnya, investasi infrastruktur di Indonesia masih dianggap menarik.

Technical Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan, pertumbuhan belanja infrastruktur global dan di Asia diperkirakan melambat pada 2016 ini lantaran pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami moderasi, utamanya dari China.

Smith menyampaikan, PwC memang belum memperbaharui ramalan untuk Indonesia, namun pertumbuhan belanja infrastruktur di Asia-Pasifik diperkirakan akan mencapai 3,4 persen tahun ini. Nominalnya diperkirakan mencapai 2.217 miliar dollar AS.

“Ini berarti kepentingan Indonesia di pasar infrastruktur Asia-Pasifik juga meningkat. Jadi, seiring dengan fokus pemerintah, Indonesia adalah pasar infrastruktur perusahaan internasional yang tidak boleh diabaikan,” kata Smith di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dalam paparannya, Smith memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar sektor-sektor infrastruktur Indonesia makin banyak dilirik oleh investor.

Di sektor pertambangan, Smith mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengembangkan strategi dan mendorong rencana induk hilirisasi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan rencana untuk infrastruktur pendukung pertambangan termasuk pelabuhan, kereta api, jalan, dan listrik.

“Pemerintah perlu menyederhanakan proses investasi, sehingga bisa bersaing dengan negara lain,” kata Smith.

Di sektor minyak dan gas (migas), Smith menyarankan pemerintah mengubah alokasi risiko antara negara dan investor. Hal ini akan menarik bagi pengembangan proyek kilang minyak dan jaringan gas.

Smith juga menyarankan regulasi yang lebih jelas untuk investasi di sektor kelistrkan dan air. Sementara itu, di sektor jalan, pemerintah Indonesia bisa memperbanyak skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan skema pendanaan availability-payment.

Adapun untuk sektor kereta api, pelabuhan, dan bandara, Smith merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan.

Di sektor telekomunikasi, regulasi masih harus diperjelas seperti untuk penempatan serat (fiber) dan pembangunan menara (tower).

“Di sektor kesehatan pemerintah harus mendorong investor swasta dengan mengembangkan percontohan model KPBU, ditambah aturan yang lebih jelas tentang bagaimana lembaga kontraktor dapat berkomitmen untuk kontrak tahun jamak,” ucap Smith.

Kompas TV Porsi Pembiayaan Infrastruktur Bank Mandiri 15%

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com