Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Konsultan Asing agar Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Berhasil

Kompas.com - 11/10/2016, 15:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultan asing menyampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembangunan infrastruktur di Indonesia berhasil.

Technical Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan, faktor pertama yaitu iklim investasi yang baik dan kedua adalah koordinasi pemerintah yang bagus.

“Ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada BUMN, dan mendorong kemampuan pendanaan dari sektor swasta,” kata Smith di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Adapun faktor keempat yakni, membangun kapasitas dalam persiapan proyek, proses pengadaan serta pengelolaan proyek.

Terakhir, melakukan perbaikan dalam proses pembebasan lahan serta memberikan alokasi anggaran yang lebih besar kepada Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN).

Smith menyampaikan, realisasi belanja infrastruktur 2015 meningkat 51 persen dibandingkan 2014, yaitu dari Rp 139 triliun pada 2014 menjadi Rp 209 triliun pada 2015.

Akan tetapi jika dilihat dari realisasi terhadap target, maka angkanya menurun. Pada 2014, realisasi belanja infrastruktur yang mencapai Rp 139 triliun tersebut mencapai 78 persen dari target belanja infrastruktur yang sebesar Rp 177,9 triliun.

Adapun pada 2015, realisasi belanja infrastruktur yang mencapai Rp 209 triliun, tercatat hanya mencapai 72 persen dari target belanja infrastruktur yang sebesar Rp 290,3 triliun.

“Tingkat realisasi dibandingkan dengan target anggaran infrastruktur turun dari 78 persen pada 2014 menjadi 72 persen pada 2015,” kata Smith.

Menurut Smith, pemerintah harus belajar bahwa tidak seluruh pengeluaran yang sudah dialokasikan langsung bisa digunakan untuk aktivitas konstruksi.

Lebih lanjut Smith menyatakan, alokasi belanja infrastruktur pada 2016 sebesar Rp 317,1 triliun, atau naik sembilan persen dari 2015.

Sampai hari ini pemerintah juga telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi yang berfokus untuk deregulasi investasi dan insentif pajak.

“Infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Joko Widodo. Namun hambatan-hambatan yang ada tetap harus ditangani oleh pemerintah karena menjadi pertimbangan investor,” kata Smith.

Beberapa hambatan itu antara lain, proyek yang akan ditawarkan belum sepenuhnya transparan, kerangka aturan untuk proyek kadang-kadang tidak pasti, kepastian hukum tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk kontrak imparsial dan objektif, serta kebijakan dan strategi pemerintah yang sering tidak jelas dan berubah dalam waktu singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com