Tidak Semua Proyek Infrastruktur Prioritas Selesai pada 2019

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menetapkan 30 proyek infrastruktur prioritas yang akan dikebut hingga 2019, baik dengan biaya APBN, penugasan kepada BUMN, maupun dengan melibatkan investor swasta.

Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Namun demikian, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, hal itu bukan berarti seluruh program akan selesai pada 2019.

Wahyu menyampaikan, untuk beberapa proyek, target 2018 atau 2019 adalah target dimulainya proses konstruksi atau ground breaking.

“Tidak seluruhnya, 30 proyek, akan ground breaking di 2018. Salah satu contohnya yaitu kilang Bontang. Mungkin baru akan ground breaking di 2019. Selain itu juga pelabuhan hub di Bitung atau di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Tetapi pemerintah berharap sebagian besar sudah ground breaking atau finalisasi di 2018,” kata Wahyu di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Wahyu tidak menyebut angka pasti atau proyek mana yang paling siap konstruksi, sebab tahap perkembangan dari 30 proyek tersebut berbeda-beda.

Sementara itu, terkait dengan proses pembebasan lahan yang seringkali menjadi kendala proyek, Wahyu mengatakan pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk memberikan insentif kepada pemilik lahan.

“Sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016, yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi. Jika lahan tersebut digunakan untuk kepentingan publik, maka PPh-nya adalah nol persen,” kata Wahyu.