Kebijakan Berbagi Jaringan Telekomunikasi Dinilai Bisa Turunkan Penerimaan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berencana mengeluarkan kebijakan berbagi jaringan (network sharing) dan tarif interkoneksi. Rencana tersebut dinilai bisa menurunkan pendapatan negara dari sektor telekomunikasi.

“Revenue industri telekomunikasi bisa turun dan akan menyebabkan penurunan terhadap pendapatan negara,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prabowo dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Ia menuturkan, potensi penurunan pendapatan negara bisa berasal dari turunnya setoran dividen operator telekomunikasi BUMN.

Menurut Yustinus, kebijakan berbagi jaringan memaksa operator telekomunikasi BUMN yang memiliki 90 persen infrastruktur jaringan harus berbagi tempat dengan operator lainnya.

Padahal, operator telekomunikasi tidak semuanya berinvestasi besar membangun infrastruktur jaringan.

Hal yang menjadi sorotan CITA, Kemenkominfo tidak memberikan insentif untuk operator yang sudah berinvestasi membangun infrastruktur jaringan. Bahkan, tarif interkonekasi pun disamakan besarannya.

Selain itu, penerimaan negara juga berpotensi berkurang lantaran menurunnya penerimaan pajak. Dengan struktur operator telekomunikasi yang kepemilikanya didominasi asing, ada potensi terjadinya praktik transfer pricing atau pergeseran laba ke luar negeri. “Indonesia jadinya tidak menikmati keuntungan,” kata Yustinus.