Meski Diprotes Pengusaha Perikanan, Menhub Dukung Kebijakan Menteri Susi

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait kebijakan dalam memberantas illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

Seperti yang diketahui juga bahwa saat ini Menteri Susi mendapat protes dari beberapa pihak khususnya pengusaha ikan karena telah melarang melakukan transhipment atau pemindahan tangkapan ikan ditengah laut antara kapal satu dengan lainnya seperti yang tertuang dalam Permen-KP nomor 57/2014.

"Apa yang dilakukan oleh Bu Susi itu cukup baik bagaimanapun adalah untuk menghilangkan illegal fishing. Saya pikir kita harus melakukan penataan ulang terhadap satu mekanisme yang terjadi supaya negara mendapatkan satu manfaat atas operasi -operasi itu," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Denpasar, Bali, Minggu(23/10/2016).

Dukungan terhadap Kementerian KKP diwujudkan dengan memberikan fasilitas dan jalur yang layak terhadap para nelayan baik yang akan datang dan pergi dari Pelabuhan Benoa pada sektor perikanan.

Salah satu cara adalah melakukan penataan dan pengembangan Pelabuhan Benoa agar memadai dan layak bagi zona-zona yang ada dengan berbagai kegiatannya seperti zona yang ditempati oleh dermaga penumpang, dermaga perikanan, dermaga kapal pesiar maupun Pelabuhan LNG.

"Pelabuhan Benoa ini memang luar biasa bagi aktifitas perikanan. Pemerintah memang berusaha untuk melakukan penataan dengan baik, dengan meminta dukungan pak Walikota Denpasar(Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra) dan pak Gubernur( Made Mangku Pastika) untuk memberikan rekomendasi," tambahnya.

Selain sektor perikanan yang aktifitasnya cukup tinggi, sektor pariwisata juga dinilai sebagai penunjang di Pelabuhan Benoa.

Jika di Pelabuhan Benoa dilakukan penataan yang baik, maka kapal-kapal pesiar akan banyak datang. Apalagi Pelabuhan LNG juga ada di tempat ini sehingga memang segera untuk dilakukan penataan yang lebih baik lagi.