Dua Tahun Pemerintahan, Ini 9 Rekomendasi di Bidang Ekonomi untuk Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ekonom, pengamat, peneliti, akademisi, dan pemerintah mengadakan Rembug Nasional dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Hasil Rembug Nasional berisikan 63 rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden malam ini juga, sembilan diantaranya merupakan rekomendasi di bidang ekonomi.

"Kami mengambil tema reindustrialisasi di Indonesia. Kami mendiskusikan upaya-upaya untuk mempercepat terjadinya reindustrialisasi di Indonesia," kata Ketua Rembug Nasional Bidang Ekonomi Hendri Saparini dalam konferensi pers usai diskusi selama dua setengah jam.

Dari sembilan rekomendasi ekonomi tersebut, salah satunya yakni pemilihan strategi positioning industri nasional. Misal, untuk melakukan reindustrialisasi maka pemerintah perlu menyederhanakan perizinan.

Selain itu, harmonisasi tarif juga harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri. Tak kalah penting, pemerintah perlu memperbanyak pembangunan infrastruktur yang mendukung reindustrialisasi.

"Dari grafik tadi menunjukkan pusat energi bukanlah pusat industri. Dan pusat industri bukanlah pusat energi. Sehingga diperlukan adanya relokasi. Keberanian pemerintah untuk membangun industri di tempat-tempat lain di luar Jawa-Bali," ucap Hendri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur saja tak cukup. Seperti diketahui, anggaran pemerintahan era Jokowi-JK saat ini lebih berat ke pembangunan infrastruktur.

Menurut Hendri, membangun sumber daya manusia yang tepat sesuai kebutuhan industri juga menjadi pekerjaan rumah yang utama pemerintah Jokowi-JK.

Pembangunan yang dilakukan juga membutuhkan pembiayaan dan jaminan, sehingga pemerintah perlu mempermudah akses pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

Soal Pangan

Soal pangan, Hendri mengatakan Rembug Nasional juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meneruskan pembangunan pertanian.

"Membangun pertanian berarti juga membangun desa, mengurangi pengangguran," ucap Direktur Eksekutif CORE itu.

Terakhir, Hendri mengatakan sinergi antara perusahaan negara (BUMN), swasta, dan UMKM maupun koperasi perlu diperkuat.

Hendri mengatakan, BUMN seharusnya tidak hanya bersinergi sesama BUMN melainkan dengan swasta dan bahkan UMKM atau koperasi.