Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkas Subsidi, Pemerintah Sebut Sudah Lakukan Reformasi Fiskal

Kompas.com - 25/10/2016, 14:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah memangkas subsidi energi secara besar-besaran selama dua tahun belakangan.

Menurut Darmin, langkah pemangkasan subsidi energi merupakan bukti bahwa pemerintah telah melakukan reformasi di sektor fiskal.

"Jangan lupa walaupun APBN menghadapi kendala dengan perlambatan ekonomi dunia, tetapi kami mulai dengan reformasi di bidang fiskal," ujar Darmin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Selama ini anggaran untuk subsidi energi dianggap bukan kebijakan yang tidak produktif. Lantaran hal itu pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggarannya ke program yang dianggap lebih produktif.

Program produktif yang dimaksud pemerintah yakni pembangunan infrastuktur. Tahun 2015, anggaran untuk infrastuktur sebesar Rp 290,3 triliun. Sedangkan pada 2016, meningkat menjadi Rp 317,1 triliun.

"Memang ada kelemahan, infrastruktur itu mahal sehingga investasi dalam jumlah besar itu perlu waktu lebih panjang, perlu uang lebih banyak untuk gerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Darmin.

Meski mengaku sudah melakukan reformasi fiskal, penyusunan APBN dan asumsi makro kerap mendapatkan kritik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru bergabung ke kabinet pada Agustus 2016 lalu memutuskan untuk memangkas anggaran dalam APBNP 2016.

Tidak tangung-tanggung belanja yang dipangkas mencapai Rp 137,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini yakni sebesar Rp 133 triliun.

Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah pusat yakni belanja Kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun. Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, pemangkasan belanja dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif misalnya rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Artinya, alokasi anggaran dalam APBN-P 2016 banyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Padahal, pendapatan negara dari sektor pajak belum optimal lantaran perlambatan ekonomi.

Kompas TV 2 Tahun Memimpin, Kenerja Jokowi-JK Jadi Sorotan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com