Pemerintah Perlu Revitalisasi Sistem Pendidikan Vokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu melakukan revitalisasi sistem pendidikan vokasi. Tujuannya, untuk menyesuaikan kualitas dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

Hal itu dipaparkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

"Harus ada konsep yang jelas, bahwa 60-70 persen dari kegiatan itu bukan hanya di kelas tapi harusnya praktik dan magang dan seterusnya," ujar Darmin

Menurut Darmin, kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diubah agar memenuhi modul pelatihan kejuruan tertentu.

Darmin menjelaskan kurikulum tersebut dapat diaplikasikan agar siswa siswi SMK dalam waktu pendidikan tiga tahun dapat menguasai kompetensi per jurusan.

"Tahun pertama dia harus punya kompetensi yang jelas dan punya sertifikat kompetensi kalo dia lulus tentu saja," jelas Darmin.

Cetak biru yang diajukan Kemenko Perekonomian untuk revitalisasi sistem keterampilan pelatihan adalah untuk menutup jarak antara kebutuhan perusahaan dengan hasil penyedia pelatihan yang telah ditingkatkan kualitasnya.

Selain itu, cetak biru juga akan mendukung jaminan kualitas untuk penyedia pelatihan dan pekerja yang potensial guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Pelatihan Industri

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pelatihan untuk industri dalam bentuk pendidikan kilat dalam dua tahun terakhir telah diberikan kepada sebanyak 37.334 orang.

Seluruh SDM tersebut telah terserap oleh perusahaan di industri yang membutuhkan tenaga kerja berkualifikasi khusus.

Tenaga kerja tersebut telah melalui pelatihan industri berbasis kompetensi Sistem 3 in 1 yaitu Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan Kerja.

Dengan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang terarah, Menperin mengatakan, berpotensi membangun perkembangan industri di Indonesia.

"Pendidikan vokasi akan membangun industri, sehingga kita akan mendorong bahwa vokasi ini mempersiapkan tenaga kerja agar bisa bekerja di masing-masing industri," kata Airlangga.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja melalui pendidikan SMK, D1, D2, D3 dan D4 yang pelatihannya bekerja sama dengan asosiasi, kawasan industri maupun perusahaan industri selama dua tahun terakhir sebanyak 12.111 orang.

Pendidikan dan pelatihan yang terkualifikasi khusus tersebut dapat menyediakan tenaga kerja khusus yang dibutuhkan oleh industri, ujar Airlangga.