"Percuma Kasih Banyak Insentif ke Investor kalau Pungli Gila-gilaan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku tidak memprioritaskan pemberikan insentif kepada para investor yang berinvestasi di Indonesia.

Ia lebih memilih membenahi pelayanan administrasi hingga ke daerah yang selama ini selalu diindikasikan banyak praktik pungutan liar atau pungli.

"Menurut saya, percuma kasih banyak insentif, tetapi di saat yang sama masih banyak pungli perizinan yang gila-gilaan," ujar Thomas di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut dia, pungli merupakan praktik kotor dalam administrasi sehingga wajib untuk diberantas hingga ke akar-akarnya.

Pemerintah, kata dia, akan jadi konyol bila jor-joran memberikan insentif kepada investor tanpa memberantas praktik pungli tersebut.

"Jadi deregulasi dulu, membenahi dulu, baru kita ngomong insentif kepada investor," kata dia.

Saat ini, tutur Thomas, pemerintah pusat dan daerah harus berkomunikasi secara intensif untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat kepada calon investor.

Ia menilai, perizinan di pemerintah pusat sudah relatif baik. Namun, perizinan investasi di daerah masih banyak yang harus diperbaiki.

"Pelayanan, kemudian izin-izin, masih belum online. Pendekatan kepada investor menurut saya perlu diperbaiki, dan infrastruktur penunjang (harus disiapkan)," ucap mantan Menteri Perdagangan itu.

Presiden Joko Widodo sudah menabuh genderang perang terhadap pungli di semua layanan masyarakat.

Selama ini, kata Presiden, pungli telah memberikan dampak negatif bagi kelancaran pelayanan masyarakat.