Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu APBN yang Tidak Utopis...

Kompas.com - 26/10/2016, 10:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan panjang postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) beserta asumsi makroekonomi 2017 memasuki tahap akhir.

Hari ini, Rabu (26/10/2016) pukul 13.00 WIB, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan postur APBN 2017 beserta asumsi makroekonomi menjadi undang-undang.

Sejak awal diajukan pada Agustus 2016 lalu, postur APBN sudah melalui serangkaian pembahasan yang pelik di DPR. Mulai dari rapat tingkat satu di Komisi dan tingkat dua di Badan Anggaran DPR.

Peliknya rapat pembahasan APBN 2017 bukan tanpa alasan. Sebab selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, penyusunan APBN dan APBN-P kerap menuai kritikan.

Target pertumbuhan ekonomi, target penerimaan pajak, dan target-target lainnya dipatok tinggi. Aroma utopis pun muncul.

Bahkan para pelaku pasar menilai APBN yang disusun dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla tidak realistis.

DPR Injak Rem

Bila menelisik ke belakang, ada hal yang berbeda saat pembahasan APBN Pemerintahan SBY-Boediono dan  Pemerintahan Jokowi-Kalla.

Perbedaan itu dirasakan pula olah para Anggota DPR Komisi XI. Saat masa pemerintahan sebelumnya, APBN justru disusun dengan begitu ketat, bahkan cenderung pesimistik.

Target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara kerap dipatok tidak terlalu tinggi.

Saking ketatnya, Komisi XI DPR selalu sibuk memberikan injeksi, melalui kritik dan masukan, kepada pemerintah untuk menaikkan target-targetnya saat pembahasan di DPR.

Tetapi kesibukan Anggota DPR itu berubah.

"Dalam dua tahun ini sebaliknya ini terjadi. Pemerintah luar biasa menggebu-gebu, kami justru yang sibuk menekan pedal rem," tutur Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno.

Pada 2015 misalnya, pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5,7 persen. Kenyataanya, pemerintah hanya bisa mencapai pertumbuhan 4,73 persen saja.

Begitu juga dengan realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat hanya Rp 1.491,5 triliun, atau hanya 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 1.761,6 triliun.

Halaman:


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com