Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Periksa dan Catat Perusahaan Perikanan yang Tidak Bayar Pajak

Kompas.com - 26/10/2016, 17:15 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak dari sektor perikanan masih sangat minim. Padahal sektor perikanan sudah banyak melakukan kegiatan ekspor berkat didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah.

"Penerimaan pajak kita dari sektor kelautan masih sangat minimal," ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Melihat besarnya potensi penerimaan negara dari pajak yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan perikanan membuat Sri Mulyani memasang strategi jitu.

Sri Mulyani langsung menginstruksikan direktorat bea cukai dan direktorat pajak untuk mencatat perusahaan-perusahaan perikanan yang belum membayar pajak dan berpotensi untuk membayar pajak.

Kementerian Keuangan meminta Dirjen Pajak dan Bea Cukai bersama-sama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendata perusahaan-perusahaan dan memeriksa dari sisi kegiatan ekonominya. 

"Apakah mereka melakukan pengelolaannya dengan benar dan melaporkan pengelolaannya dengan benar dan membayar pajak yang memang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan kita," ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, jika perusahaan-perusahaan perikanan sudah terdata dan tercatat dengan baik, maka penerimaan negara akan pajak dapat terhitung.

Kemudian, pemanfaatan perolehan pajak dari sektor perikanan dapat kembali dirasakan ke infrastruktur sektor perikanan itu sendiri.

"Sehingga kita bisa mengelola perikanan dan sumber daya ikan yang memang harus berkembang secara baik dan harus dicatat secara baik dan harus melakukan kewajibannya dengan baik," tandas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun meminta Kementerian Kelautan Perikanan untuk turut serta membantu menginformasikan perusahaan-perusahaan perikanan yang berpotensi untuk membayar pajak kepada jajarannya untuk segera didata dan dilakukan penagihan pajak.

"Saya meminta dukungan dan informasi dari ibu Kementerian Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perikanan dan mutiara, karena kami mendengar juga mutiara adalah salah satu bidang yang luar biasa dalam statistik dan penerimaan negara sama sekali tidak muncul," tukas Sri Mulyani.

Kompas TV Mengisi Uang Negara Jadi PR Besar Sri Mulyani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com