Sri Mulyani Diminta Tidak Lagi Pangkas Anggaran di Tengah Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai PDI Perjuangan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak lagi melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran pada 2017 nanti.

Permintaan itu merupakan pandangan akhir mini fraksi terkait Anggaran Penerimaan  dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Penghematan anggaran dengan alasan tidak tercapainya target pajak tidak boleh terjadi lagi pada tahun 2017," ujar Ketua Banggar Kahar Muzakir saat membacakan pandangan Fraksi PDIP di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Menurut Fraksi PDIP, pemangkasan atau pemotongan anggaran menganggu kinerja kementerian dan lembaga.

Sebab program-program kementerian dan lembaga sudah disusun berdasarkan anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta agar APBN 2017 bisa memberikan kepastian kepada semua stakeholder ekonomi terkait alokasi anggarannya.

Selain itu, realisasi penerimaan pajak juga diharapkan lebih baik pada 2017 nanti. Hal itu menyusul kesuksesan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode pertama lalu.

"Pencapaian tax amnesty periode pertama yang menghasilkan 14.135 Wajib Pajak (WP) baru menjadi dasar perluasan tax base sehingga pada tahun 2017 realisasi pajak diharapkan di atas target yang telah ditetapkan," kata Kahar.

Seperti diketahui, pemerintah memangkas anggaran dalam APBNP 2016 sebesar Rp 137,6 triliun.

Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah sebesar Rp 64,7 triliun, transfer ke daerah Rp 70,1 triliun, dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.