Kalla Sebut Tiga Kebijakan yang Sebabkan Ekonomi Indonesia Terhambat

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada tiga kebijakan pokok yang dibuat pemerintah era sebelumnya yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berjalan lambat.

Pertama, ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin keamanan dana yang dimiliki masyarakat di bank.

Hal itu menyebabkan pemerintah harus berhutang besar dari luar negeri.

"Ongkosya bisa menjadi Rp 600 triliun. Tapi kalau dihitung dengan uang yang sekarang, saya kira hampir Rp 3.000 triliun," kata Wapres Kalla saat membuka Tempo Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sayangnya, kebijakan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian di dalam negeri itu justru diselewengkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

"Akhirnya semua orang melakukan penggelembungan atau perampokan dari pada kebijakan yang dibuat," ujarnya.

Namun, Kalla tidak menjelaskan atau memberikan contoh mengenai kasus yang dimaksud.

Kedua, Kalla menilai, pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terlalu banyak memberikan subsidi bahan bakar minyak. Hampir Rp 1.500 triliun dari anggaran APBN digunakan untuk mensubsidi BBM.

"Yang terbesar itu pada, minta maaf, kabinet sebelum ini (era SBY-Boediono). Waktu pada saat saya ada di kabinet (sebagai wapres), Alhamdullilah kita naik harga BBM tiga kali, kami keras,” kata dia.

Terakhir, inefisiensi birokrasi yang menyebabkan penggelembungan anggaran birokrasi. Hal tersebut tidak terlepas dari peralihan sistem pemerintah sentralistik ke otonomi daerah.

Ia menyebutkan, jika pada 2010 ongkos birokrasi baru sekitar Rp 70 triliun, saat ini ongkos birokrasi sudah mencapai Rp 720 triliun.

"Kita tidak mengelola dengan efisien birokrasi kita. (Sehingga ongkos birokrasi) tinggi sekali," ujarnya.