Menteri Perhubungan Cari Calon Pengelola Bandara Komodo Labuan Bajo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Bandara Komodo Labuan Bajo saat ini masih dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan, apakah Bandara Komodo Labuan Bajo akan di kelola oleh PT Angkasa Pura (Persero) I atau akan dikelola oleh asing.

"Ini ada dua versi. Bisa dikelola Angkasa Pura I, bisa dikelola asing sama sekali. Kita akan lihat profitabilitasnya," ujar Budi Karya saat meninjau Bandara Komodo, Labuan Bajo, Minggu (30/10/2016) malam.

Menurut mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini, pihaknya terlebih dahulu akan memilah-milah konsep yang akan diajukan Angkasa Pura I maupun pihak asing.

Kalaupun konsep Angkasa Pura I lebih menarik, pihaknya pun tidak menutup peluang jika asing ingin masuk dalam struktur kepemilikan saham.

"Karena kita lihat konsep, kita lihat konsep Angkasa Pura I seperti apa. Tapi kalaupun memang asing, Angkasa Pura akan sebagai host dengan saham 51 persen, yang 49 persen asing," ucap Budi Karya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan tujuh bandar udara (bandara) kepada PT Angkasa Pura I dan II.

Adapun tujuh bandara yang dimaksud adalah Temindung di Samarinda, Juwata di Tarakan, Kalimarau di Berau, Radin Inten di Lampung, Sentani di Jayapura, Hang Nadim di Batam, dan Komodo di Labuan Bajo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penyerahan pengelolaan bandara dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penumpang yang dilayani.

Selain pertimbangan layanan, penyerahan bandara-bandara itu juga mempertimbangkan aspek biaya operasional.

Sepanjang masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan, kebutuhan dana operasional dipenuhi dari APBN.