Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gapki Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kepesertaan di Trans Pacific Partnership

Kompas.com - 24/11/2016, 15:06 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu mempelajari kembali rencana Indonesia bergabung dalam kerjasama Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP), mengingat si pemrakarsanya yakni Amerika Serikat (AS), justru berencana keluar dari TPP tersebut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, jadi atau tidaknya Indonesia masuk dalam TPP, Indonesia bisa memetik hal positif dari rencana-rencana kerjasama antar negara peserta TPP.

"Ada area-area yang bisa Indonesia pelajari di dalam TPP, apakah Indonesia mau ikut atau tidak," ujar Joko saat memberikan sambutan pembukaan 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, di Nusa Dua Bali, Kamis (24/11/2016).

Menurut Joko, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap terkait rencana bergabung ke TPP. Karena bagaimana pun juga Indonesia harus menjadi negara yang memiliki daya saing dengan negara lain.

"Apakah TPP itu adalah ketidakjelasan, maka Indonesia harus memperjelas posisinya untuk menciptakan daya saing, dengan meningkatkan itu kita meningkatkan perekonomian dengan cara efisien sehingga bisa bersaing dalam pasar global dengan peningkatan dan regulasi kita," tutur Joko.

Sebelumnya, Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017. Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia.

Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara. Akan tetapi, ia tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko.

Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya. TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi.

Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com