Antisipasi Gagalnya TPP dan Brexit, Kemendag Perluas Kemitraan Dagang dengan Negara Lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan, saat ini pemerintah Indonesia masih mengkaji apakah akan bergabung dengan kemitraan dagang Trans Pacific Partnership (TPP), atau tidak.

Enggartiasto menyampaikan, meskipun Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) telah menyatakan bakal menghentikan perundingan TPP pada hari pertamanya menjabat, namun intensi pemerintah Indonesia dalam mengkaji TPP tidak surut.

Akan tetapi Enggartiasto melanjutkan, kajian pemerintah kali ini bukan lagi soal keuntungan atau kerugian yang bisa diperoleh dari bergabung dengan TPP.

"(Tetapi) Kalau tidak dengan TPP, ajakan-ajakan yang lain seperti apa. Saat ini ada dua hal yang sekaligus harus menjadi perhatian pemerintah. Selain TPP, ada Brexit (British Exit)," kata Enggartiasto ditemui di sela-sela Kompas 100 CEO Forum, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Enggartiasto menuturkan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) akan menjadi persoalan tersendiri.

Sebab, Inggris memerlukan waktu untuk kembali membangun kemitraan dengan UE sendiri maupun Indonesia.

"Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan kajian (kemitraan) dengan UE tanpa Inggris," ujar Enggartiasto.

Mengaktifkan kembali Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan UE, tanpa Inggris tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan UE.

Meski begitu, Enggartiasto menjanjikan, pemerintah tetap menjajaki kemitraan dengan negara-negara dan kelompok negara lainnya.

"Kami sekarang ini menyebar semua atase perdagangan dan kami mendapat dukungan dari Kemenlu untuk menggarap pasar-pasar baru. Kami segera akan menggarap (kemitraan) dengan negara-negara yang belum ada PTA-nya (preferential trade agreement)," ucap Enggartiasto.