Pengusaha Minta Kebijakan "One Map Policy" Segera Direalisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan tata ruang di Indonesia termasuk ketersedian lahan.

Menurut Rosan selama ini para pengusaha kerap menemui masalah terkait persoalan lahan. "Kita pengusaha dilapangan banyak sekali kendala, begitu banyaknya tumpah tindih lahan. Contohnya banyak peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Pertanian tetapi bertubrukan aturannya dengan Kementerian ESDM," ujar Rosan dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/11/2016).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Untuk itu Rosan berharap bahwa pemerintah segera menerbitkan kebijakan one map policy, agar kebijakan tumpang tindih lahan tidak terjadi lagi.

Hal ini diperlukan untuk merumuskan peruntukan lahan agar produksi komoditas pangan strategis bisa tercukupi.

"Badan Informasi Geospasial (BIG) akan segara meluncurkan one map policy. Yang kami inginkan, itu diterapkan di seluruh Indonesia dan disebarluaskan ke seluruh Kementerian sehingga akan memiliki one map policy yang dipegunakan untuk kepentingan pengusaha," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Wijaya mengatakan, permasalahan tumbang tindih lahan menjadi tantangan utama dalam kepastian berusaha.

Franky berharap pemerintah untuk memepercepat realisasi kebijakan one map policy, yang merumuskan peruntukan lahan agar produksi komoditas pangan strategis seperti jagung, gula, pakan ternak tercukupi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Kadin mendukung dan mendorong upaya pemerintah dalam pembenahan tata ruang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya percepatan One Map Policy sebagai alat untuk melakukan pendekatan spasial pada kebijakan lahan di Indonesia," kata Franky.

Dia menambahkan, pendekatan spasial ini berfungsi agar penggunaan lahan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, konflik terkait lahan antar pemangku kepentingan dapat diminimalisir.