Infrastruktur Migas Indonesia Kalah dari Petronas, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno membeberkan salah satu penyebab infrastruktur minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia kurang berkembang. Akibatnya, infrastruktur migas Indonesia kalah dari Petronas Malaysia.

Menurut dia, salah satu penyebabnya yakni minimnya dukungan fiskal untuk mengembangkan sektor energi.

Ari mengatakan, kebijakan di Indonesia tidak seperti di Malaysia, di mana sumbangsih dari Petronas ke negara tidak disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan langsung dibelanjakan korporasi untuk membangun infrastruktur.

"Di Malaysia semua dibangun Petronas, karena di Malaysia uang migas semua masuk Petronas. Petronas enggak perlu bayar dividen," kata Ari di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Lebih lanjut Ari mengatakan, Petronas cukup membayar pajak badan. Namun, meski hanya membayar pajak badan, Petronas diberi tugas untuk membangun infrastruktur.

"Dan ini dilaksanakan. Oleh karena itu biaya distribusi gas relatif sangat rendah, karena dia (Petronas) tidak melakukan perhitungan secara komersial. Ini salah satu kendala kita karena semua harus didanai dana-dana komersial," imbuh dia.

Menurut Ari, Indonesia pada masa lalu pernah memberikan dukungan fiskal yang amat besar untuk pengembangan sektor dan infrastruktur migas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, kata dia, sebesar 40 persen pendapatan migas bisa digunakan oleh Pertamina untuk membangun infrastruktur.

"Tetapi setelah krisis Pertamina di 1976, 100 persen ditarik ke negara, Pertamina enggak ada apa-apa lagi. Setelah itu apa yang dikucurkan balik? Enggak ada," kata Ari.

Dengan kondisi di ambang krisis seperti saat ini, di mana cadangan minyak bumi tinggal tersisa 12 tahun, Ari menilai pemerintah perlu mengubah pola pikir.

"Bahwa sekarang pendapatan migas itu untuk perkembangan negara, perkembangan industri migas sendiri, bukan untuk APBN," ucap Ari.