Aksi 212, Pelaku Usaha Minta Aparat Amankan Kawasan Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta aparat kepolisian untuk betul-betul menjaga objek-objek vital kawasan industri agar tidak menjadi objek sweeping maupun penutupan massa unjuk rasa 2 Desember 2016 mendatang.

Sebab, kabar yang diterima Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, pada 2 Desember 2016 nanti akan ada dua agenda yang berbeda.

Satu agenda merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa 4 November 2016, sedang satu agenda merupakan unjuk rasa buruh yang mengusung aspirasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hariyadi mencontohkan aksi massa di Tangerang, Banten pada 24 November kemarin telah merugikan pelaku usaha.

Aksi sweeping disertai penutupan kawasan industri Jatake telah melumpuhkan proses produksi seharian penuh.

"Dikhawatirkan kalau tidak diantisipasi akan menjadi masalah yang sama. Ini agar aparat mestinya jaga. Jangan sampai tidak diantisipasi, sehingga kami dirugikan," kata Hariyadi di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Menurut Haryadi, akibat merasa dirugikan dengan aksi sweeping dan penutupan tersebut, pada hari ini sebanyak 15 perusahaan membuat laporan ke Polres Tangerang.

"Antisipasi ke depan, kalau itu terjadi lagi ya kami akan proses secara hukum. Karena ini kan sudah melanggar," lanjut Hariyadi.

Lebih lanjut Hariyadi mengusulkan, kalau buruh tidak puas dengan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2016 tentang UMP, maka buruh bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pengusaha juga kalau keberatan dengan kebijakan, mengajukan PTUN. Bisa juga kalah, bisa menang," kata Hariyadi.