"Mungkin Direksi yang Lain Sudah Patuh Bayar Pajak, tetapi Apa Iya?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, terdapat 2.930 orang jajaran direksi maupun komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Namun, dari angka tersebut, baru sekitar 581 orang direksi dan komisaris yang ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak.

"Saya mendapatkan data, terdapat 2.930 direksi maupun komisaris BUMN yang tercatat sebagai WP, tetapi baru 581 orang yang ikut tax amnesty," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Sri Mulyani menyebut, dari 581 WP yang telah mengikuti program tax amnesty tersebut, hanya dihasilkan dana tebusan sebesar Rp 108 miliar. Terbesar disumbangkan oleh direksi yang berdomisili di wilayah Jawa dan Bali.

Berdasarkan sebarannya, untuk wilayah Jakarta, terdapat 190 WP direksi dan 33 komisaris yang ikut tax amnesty, Kalimantan ada 66 WP direksi dan komisaris, tetapi hanya tujuh yang ikut tax amnesty.

Di Sulawesi, dari 67 direksi dan komisaris, hanya sembilan yang ikut, Papua dan Maluku dari sembilan WP direksi dan komisaris, hanya satu WP yang ikut.

"Yang di Papua ini nilai tebusannya kecil sekali, hanya Rp 8 juta," tutur Sri Mulyani.

Merespons data-data tersebut, Sri Mulyani mencoba berpikiran positif. Menurut dia, ada kemungkinan jajaran direksi dan komisaris yang tidak mengikuti tax amnesty sudah patuh dalam membayar pajak.

"Saya mencoba berpikiran positif, barangkali yang lainnya itu sudah patuh bayar pajak. Saya sangat tidak yakin," kata Sri Mulyani.