Kepala BKPM: Selain Bertolok Ukur ke Yuan, Ukur Juga dengan Euro

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia meminta masyarakat juga mengukur nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain, seperti yuan renminbi (China).

Mendengar pernyataan Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong pun angkat bicara akan hal tersebut.

Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, selain Yuan yang dijadikan tolok ukur fundamental ekonomi tanah air, dirinya juga menyarankan untuk mencoba bertolok ukur ke mata uang lain seperti Euro.

"Harus memperluas tolak ukur kita, coba kita ukur dengan EURO atau Yen atau Yuan, mungkin rupiah menguat, kelihatan lebih bagus," ujar Thomas Lembong saat menghadiri breakfast meeting bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurut Thomas Lembong, dengan Indonesia memiliki banyak acuan mata uang sebagai fundamental perekonomian RI, maka akan semakin memperbaiki kondisi perekonomian negara.

Mungkinkah Beralih dari Dollar?

Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky memiliki kekhawatiran tersendiri, jika keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk beralih acuan fundamental ekonomi dari dollar Amerika Serikat (AS) ke mata uang Yuan jadi diterapkan.

Dengan Indonesia beralih acuan dari dollar AS ke Yuan, hanya ibarat keluar dari mulut harimau masuk ke mulut serigala.

"Kita tidak steril, karena Yuan juga sedang dihajar habis-habisan swapp currency-nya oleh dollar," kata Yanuar kepada Kompas.com.

Apalagi, menurut Yanuar, jika keinginan tersebut jadi diterapkan maka kondisi China saat ini akan dirasakan juga oleh Indonesia.

"Malah kita bisa celaka bareng sama China. Kita harus berhati-hati juga," terangnya.

Kalaupun keinginan tersebut diterapkan, harus ada kesepakatan antar negara. Namun, lagi-lagi jika ini diterapkan akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Indonesia.

"Peralihan itu soal kesepakatan, akan ada banyak tantangan. Kalau sekarang dilakukan, China juga sedang dalam tantangan berat. Saya khawatir pada akhirnya kita terkena turbulensinya yuan," tandas Yanuar.