Menkop: 2017, Kluster Pertanian Harus Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menargetkan program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.

Menurutnya, program itu dimaksudkan untuk mensukseskan program Ketahanan Pangan Nasional.

"Untuk tahap awal kami siapkan lima prototipe di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1.000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan," kata Menkop melalui keterangan resmi, Jumat (16/12/2016).

Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

"Masing-masing wilayah, per 1.000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp 13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca-panen. Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp 2,2 juta perbulan. Setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp 11 juta per hektar," jelas Menkop.

Menurutnya, dengan program padat karya seperti itu, bisa dipastikan Indonesia bisa lepas dari belitan impor pangan dan berimbas kepada tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, dan tidak lagi berurusan dengan rentenir.

"Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp 4.500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp 3.700 ditambah potongan-potongan," tambahnya.

Oleh karena itu, Menkop berharap program kluster pertanian ini bisa segera berjalan di wilayah Lampung.

"Saya berharap segera diurus segala persyaratan administrasinya. Karena, setelah lima wilayah ini berjalan bagus, berikutnya adalah membangun 60 Kluster Pertanian di wilayah lainnya di seluruh Indonesia," pungkas Puspayoga.