Jika Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Disarankan Beri Subsidi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia belakangan naik di atas 50 dollar AS per barel untuk dua acuan utama West Texas Intermediate (WTI) dan Brent.

Kenaikan harga minyak terjadi menyusul kesepakatan organisasi negara-negara eksportir minyak (OPEC) dan produsen di luar kartel, yang telah berkomitmen memangkas produksi per 1 Januari 2017 sebanyak hampir 1,8 juta barel per hari (bph).

Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra PG Talattov, pemerintah perlu mencermati kenaikan harga minyak dunia ini dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Abra mengatakan, bahkan harga yang di atas 50 dollar AS per barel itu sudah lebih tinggi dari asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang sebesar 45 dollar AS.

"Sisi positifnya (harga minyak dunia naik), penerimaan dari migas meningkat. Tetapi di sisi lain, akan terjadi peningkatan harga bahan bakar. Apakah ketika bahan bakar naik, pemerintah segera merespons dengan pemberian subsidi energi?" kata Abra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Abra mengatakan, memang ke depan harga minyak dunia sebagaimana diperkirakan banyak analis tidak akan cepat-cepat bertengger di 70 dollar AS per barel.

Namun, imbuh Abra, bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang langsung dikonsumsi seperti untuk transportasi. BBM, kata Abra, juga menjadi komponen biaya produksi lainnya.

Ketika harga BBM naik, maka harga barang-barang kebutuhan lain juga ikut terkerek naik, seperti logistik dan komoditas pangan.

Ujung-ujungnya menurut Abra, kenaikan harga BBM itu akan memukul daya beli masyarakat kecil.

"Mungkin kalau sudah di atas 50 dollar AS, sudah lumayan besar selisihnya dari asumsi APBN, itu pemerintah harus berfikir untuk menambah subsidi," kata Abra.

Sementara itu, ketika dimintai masukan adakah cara lain untuk menjaga daya beli selain subsidi harga BBM, Abra menuturkan kredit usaha rakyat (KUR) harus berjalan efektif, pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga golongan 900 VA ditunda, dan distribusi LPG 3 kilogram masih menerapkan mekanisme terbuka seperti sekarang ini.