Dua Tahun Kinerja Ekonomi Pemerintah, Ini PR yang Harus Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menginjak periode dua tahun. Selama masa tersebut, terlihat banyak kemajuan yang sudah ditorehkan.

Namun, kemajuan tersebut ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan, pada tahun pertama, pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi masa-masa berat, ditandai penurunan kinerja ekonomi global dan nasional.

Sehingga, wajar jika masyarakat mengharapkan adanya perbaikan kinerja dan arah pembangunan ekonomi.

“Beberapa kemajuan memang terlihat selama tahun 2016, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 5 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, maraknya pembangunan infrastruktur, ataupun tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terlihat menurun,” ujar Faisal pada diskusi di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Namun demikian, imbuh Faisal, di balik itu terdapat sejumlah catatan penting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah.

Dari sisi fiskal, ketidaksesuaian pengelolaan atau mismanagement dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengakibatkan pemotongan anggaran besar-besaran yang menghambat pemulihan ekonomi.

Adapun dari sisi moneter, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih belum efektif dalam mendorong penyaluran kredit perbankan maupun sektor riil.

Bank sentral sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin atau enam kali selama tahun 2016.

“Sementara itu, paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga masih kurang dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha dan masyarakat,” ungkap Faisal.