Sri Mulyani Minta Google "Fair" Bayar Pajak di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah membuka diri kepada Google bila perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu berkomitmen menyelesaikan utang-utang pajaknya di Indonesia.

Namun perempuan yang kerap disapa Ani itu meminta Google untuk mengajukan angka pajak yang fair sesuai dengan keuntungan yang mereka dapat dari Indonesia.

"Dari sisi hak negara dan kewajiban membayar pajak, kami ingin itu dilakukan secara fair dan penuh dengan kepatuhan," ujar Ani di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Pemerintah, kata dia, sudah banyak membahas persoalan pajak dengan Google. Termasuk memberikan kesempatan tax settlement atau penghitungan pajak kepada perusahaan asal AS itu.

Namun, tax settlement menemui jalan buntu setelah angka pajak yang diajukan Google sangat kecil dari angka pajak yang dihitung Direktorat Jenderal Pajak. Lantaran hal itu, Ani sudah meminta jajaran Ditjen Pajak untuk meneruskan pemeriksaan kasus pajak tersebut sembari terus melihat dinamika dan berkomunikasi dengan Google.

Pemerintah, tutur Ani, tidak mau menciptakan kondisi yang justru merusak kepercayaan pebisnis akibat persoalan pajak. Namun, ia mengingatkan para pebisnis untuk menghormati prinsip yang dimiliki Indonesia.

"Yang saya ingin bangun adalah kepercayaan. Anda memiliki bisnis di sini dan anda create value di sini, saya akan hormati investasi yang mereka miliki," kata Menkeu.

"Di satu sisi kalau ada economy value yang muncul dari kegiatan mereka di Indonesia, maka Indonesia perlu untuk mendapatkan haknya. Itu kan prinsip," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Di Indonesia, perusahaan raksasa internet itu dikabarkan memiliki utang pajak sebesar Rp 1 triliun yang belum terbayar sejak 2011.