Jokowi Sindir Broker dan Makelar Proyek BUMN

MINAHASA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Pertamina (Persero) yakni PLTP Lahendong unit 5 dan 6 di Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dan PLTP Ulubelu unit 3 di Tanggamus, Lampung di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016).

Dalam pidato sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa masalah listrik berkaitan dengan dayavsaing Indonesia, sebab selain untuk masyarakat, listrik juga diperuntukkan bagi industri. Dia berpesan agar listrik di Indonesia tidak lebih mahal dari negara lain.

Jokowi mencontohkan PLTA Serawak di Malaysia yang harga jual listriknya hanya 2 sen dollar AS per Kwh. Sementara harga listrik PLTA di Indonesia 7 sen dollar AS per Kwh.

Lalu listrik dari tenaga surya di Uni Emirat Arab harganya 2,9 sen dollar AS per Kwh, sementara di Indonesia 14 sen dollar AS.

Padahal, kata Jokowi, air di Indonesia melimpah, sungai melimpah. Ada sungai Mahakam, Musi, Bengawan Solo. "Kalau di situ dibangun dan harga 2 sen dollar AS, di situlah daya saing Indonesia meloncat naik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyindir peran broker dan makelar yang terlalu banyak di proyek BUMN.

Menurut Jokowi, harga listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia mahal karena terlalu banyak beban biaya yang sebetulnya tidak perlu.

"Saya bilang ke ESDM, terlalu banyak orang di tengah, terlalu banyak broker, terlalu banyak yang makelar. Kita ngomong apa adanya. Masa antar BUMN ada yang di tengah? Masa antara swasta dan PLN ada yang di tengah?"

"Sekarang kita buka-bukaan saja. Negara kita perlu efisiensi di semua lini. Kalau tidak kita akan digilas oleh semua negara."

Lebih lanjut Jokowi bilang bahwa semua BUMN harus menjunjung tinggi profesionalisme. Jadi bukan karena kedekatan atau pertemanan, bisa menang tender BUMN.

"Silahkan, ingin kirim gas entah Pertamina ke PLN atau batubara ya silahkan. Tapi tolong junjung tinggi profesionalisme. Sekarang musimnya bersaing, berkompetensi," ujar dia.

Jokowi berharap dengan profesionalisme tinggi tersebut maka PLN dan Pertamina bisa menggarap potensi geothermal atau panas bumi di Indonesia, yang saat ini diestimasi potensinya mencapai 29.000 MW, namun baru 5 persen dikerjakan.

"Ini peluang yang bisa dikerjakan. Ini intinya adalah harga yang bisa bersaing," pungkas Jokowi.