Per Desember, Repatriasi "Tax Amnesty" di Bank Mandiri Rp 23 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan penghimpunan dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp 23 triliun.

Periode akhir tahun tersebut merupakan batas akhir periode kedua program amnesti pajak. Meskipun demikian, perhitungan pencapaian dana repatriasi melalui Bank Mandiri masih terus berjalan.

Dari nilai tersebut, posisi dana repatriasi ditempatkan dalam bentuk produk perbankan seperti tabungan dan deposito yang mencapai 53 persen.

Adapun sisanya ditempatkan dalam produk keuangan lainnya seperti bonds (obligasi), sukuk, reksa dana dan produk asuransi.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menyebutkan Bank Mandiri terus memperkuat komitmen dalam mendukung pemerintah menyukseskan program amnesti pajak dan program reformasi di bidang perpajakan secara keseluruhan.

Salah satunya, adalah melalui pengoperasian 235 kantor cabang pada Sabtu, 31 Desember 2016, untuk menerima pembayaran setoran dana tebusan dan penempatan dana repatriasi amnesti pajak.

Selanjutnya, Bank Mandiri akan terus mengawal pelaksanaan proses amnesti pajak tahap ketiga yang berlangsung hingga akhir Maret 2017.

Antara lain, melalui pembukaan klinik-kinik amnesti pajak bagi nasabah dan masyarakat umum. 

"Serta sosialisasi melalui produk-produk promosi korporasi,” ujar Rohan dalam pernyataan resmi, Selasa (3/1/2017).

Untuk mendukung program amnesti pajak, tutur Rohan, Bank Mandiri telah menyiapkan berbagai instrumen penampung dana repatriasi secara Mandiri Group. 

Seperti, produk treasury, asset management, pasar modal, capital/venture funds, hingga produk asuransi, serta instrumen non keuangan lainnya.

Adapun untuk mengakses produk-produk investasi tersebut, wajib pajak peserta program amnesti pajak dapat menghubungi call center Bank Mandiri di 14000. 

Serta, jaringan amnesti pajak Bank Mandiri di 58 outlet prioritas, 1.460 kantor cabang di seluruh Indonesia dan tujuh jaringan kantor luar negeri sebelum berakhirnya program pengampunan pajak.