Pemerintah Stop Pengiriman Pembantu Rumah Tangga Borongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2017, pemerintah akan menuntaskan tahapan kebijakan penghentian pengiriman pekerja pembantu rumah tangga borongan atau yang dikenal dengan kebijakan zero PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga).

Inti dari kebijakan itu adalah tidak ada lagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga yang mengerjakan semua urusan pekerjaan alias borongan.

Ke depan, TKI yang bekerja di luar negeri harus berdasarkan keahlian, serta dalam durasi jam kerja yang jelas.

“TKI tetap boleh bekerja pada sektor domestik atau pada rumah tangga, namun dengan keahlian atau jabatan serta waktu kerja tertentu. Yang tidak boleh adalah multitasking. Ini yang oleh pemerintah disebut zero PLRT. Perubahan dari TKI unskilled ke pekerja profesional. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara,” kata Menateri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam keterangan resminya, Kamis (5/1/2017).

Sampai akhir 2016, lanjut Hanif, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan negara-negara tempat para TKI bekerja agar tercapai kesepatakan perjanjian kerja sama ketenagakerjaan yang baru.

Dalam kesepakatan baru tersebut, pemerintah Indonesia menghendaki agar ditetapkan jabatan-jabatan pekerjaan tertentu bagi TKI yang bekerja pada sektor domestik.

Menaker menegaskan, TKI yang sekarang sedang bekerja di luar negeri tidak harus pulang setelah kebijakan Zero PLRT berlaku. Nantinya TKI tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

“Tak perlu dipulangkan. Mereka tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini masih banyak TKI yang bekerja sebagai PLRT di negara-negara asia pasifik, terutama Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan Brunai.

Selama ini mereka bekerja multitasking dengan waktu kerja yang kurang jelas. Kebijakan Zero PLRT tidak berarti penghentian dan pelarangan TKI bekerja pada sektor domestik.

Tetapi transformasi dari PLRT menjadi tenaga kerja profesional yang bekerja dalam jabatan, waktu kerja, hari libur, lembur dan cuti yang jelas. Hanif menambahkan, kebijakan ini wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri.