Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Serapan Anggaran KKP Sepanjang 2016 Tak Sampai 100 Persen

Kompas.com - 17/01/2017, 17:30 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, terdapat beberapa kendala di Kementerian yang dipimpinnya, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya mampu menyerap anggaran sebesar 85,25 persen selama periode 2016.

"Data sampai dengan 12 Januari 2017 realisasi APBN KKP mencapai 85,25 persen, alokasi KKP 2016 setelah dilakukan self blocking sebesar Rp 7,53 triliun," ujar Susi di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Susi beserta jajarannya. Misal, proses e-katalog pengadaan kapal perikanan yang memerlukan waktu enam bulan.

Permasalahan lain, sebagian galangan kapal yang mengurangi bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditentukan.

Hingga, permasalahan pada penerbitan SP3HL (Surat Pengesahan, Pengembalian, Pendapatan, Hibah Langsung) yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan akhir Januari 2017.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi penyebab tak tercapainya penyerapan anggaran di 2016.

Selain itu, masalah lainnya terjadi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut, terdapat penundaan penggunaan pinjaman luar negeri yang akhirnya merestrukturisasi pinjaman tersebut.

Meski demikian, meski penyerapan anggaran tak mencapai 100 persen. Namun, beberapa capaian kegiatan prioritas KKP 2016 yang telah direalisasikan seperti bantuan nelayan dengan memberikan 742 kapal, 7.012 alat tangkap dan 409.000 penerima asuransi nelayan telah tersalurkan.

Selain itu ada 17.000 sertifikat hak atas tanah nelayan, bantuan pembudidaya ikan 181 juta benih ikan, 1.091 paket kebun bibit rumput laut, 701 sarana budidaya rumput laut, 410 kincir air, 100 paket percontohan mina padi juga telah tersalurkan.

KKP juga telah memberikan 84 paket pakan mandiri, 202 keramba jaring apung, 60 paket budidaya kerang, 39 eskavator, 159 bantuan input produksi budidaya di 15 SKPT.

Kompas TV Menteri Susi: Pemerintah Tak Perlu Impor Garam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com