Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki iklim usaha di dalam negeri.

Kepala Mandiri Institute Moekti P Soejachman menyatakan, penerbitan 14 paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan langkah yang bagus dari pemerintah. Akan tetapi, menurut dia, hal yang paling penting adalah implementasi keempat belas paket kebijakan tersebut harus dilakukan dengan baik pula.

“Paket kebijakan ekonomi itu bagus, tapi implementasinya bagaimana?” ujar Moekti dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Moekti menuturkan, pemerintah seharusnya memastikan bahwa implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan berjalan dengan baik. Pasalnya, menurut Moekti, jika implementasi paket itu tidak berjalan dengan baik, maka dampaknya akan menjalar ke peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia.

Ia pun menuturkan, berdasarkan riset yang pernah dia lakukan, paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah belum tersampaikan dengan baik ke kalangan dunia usaha.

Hal ini didapatinya setelah melakukan riset ke kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau. Moekti menjelaskan, riset itu dilakukan terhadap perusahaan elektronik yang beroperasi dan berproduksi di Batam.

Menurut pihak perusahaan, paket kebijakan ekonomi belum terinformasi dengan baik karena perusahaan belum pernah memperoleh sosialisasi dan hanya mengetahuinya melalui pemberitaan.

“Mereka bilang tidak tahu, pemerintah daerah juga ada yang tidak bisa menangkap (informasi mengenai paket kebijakan ekonomi) dengan baik,” jelas Moekti.

Selain itu, Moekti juga mendapati bahwa ada perusahaan-perusahaan sejenis di Batam yang memutuskan untuk hengkang dari kawasan itu. Ada perusahaan yang memindahkan pabriknya ke Vietnam, dan ada pula yang memindahkan pabriknya ke Jawa.

“Alasannya pindahkan ke Vietnam atau Jawa adalah karena upahnya lebih murah. Di sana itu upahnya lama-lama menjadi tinggi,” tutur Moekti.