Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Jelaskan Alasan Mendepak JP Morgan ke DPR

Kompas.com - 18/01/2017, 15:02 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR kembali menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat kali ini dipergunakan perempuan yang kerap disapa Ani itu untuk menjelaskan kasus JP Morgan Chase Bank.

Ia menuturkan, alasan pemerintah mendepak JP Morgan sebagai diler utama penerbitan Surat Utang Negara (SUN) lantaran lembaga keuangan internasional justru berpotensi membuat menggerus kepercayaan investor kepada Indonesia.

"Kami harapkan seluruh partner kita melakukan tugas yang secara bersama-sama menjaga kepercayaan (investor)," ujar Ani di Ruang Rapat Komisi XI Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/1/2017).

Seperti diketahui, JP Morgan merilis riset menurunkan portofolio strategis Indonesia dari Overweight ke Underweight. Riset itu dinilai pemerintah sangat merugikan Indonesia yang sedang tumbuh di tengah pelemahan ekonomi global.

Sebelum didepak, JP Morgan merupakan dealer utama penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Tugasnya yaitu mencari pembeli SUN yang diterbitkan Indonesia. Selain itu, JP Morgan juga merupakan peserta lelang surat utang syariah negara, anggota panel join lead underwriter untuk menerbitkan global bond, dan sebagai penerima pajak bank persepsi.

Lantaran kasus itu, pemerintah bertindak tegas dengan memutus semua kerja sama dengan JP Morgan dan merevisi peraturan terkait diler utama penerbitan Surat Utang Negara (SUN).

Pada aturan baru, terdapat ketentuan baru termasuk adanya komitmen diler utama SUN menjaga ekonomi nasional.

"Kami tegaskan kepada para partner agar di dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah akan kami lihat rekam jejak mereka, dan netwok yang mereka miliki," kata Ani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com