2017, Ditargetkan 25 Juta Pekerja Terlayani BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan, pada tahun 2017, jumlah kepesertaan tenaga kerja aktif mencapai 25,2 juta. Angka itu naik dari pencapaian 2016 sebesar 22,6 juta orang.

Sementara iuran ditargetkan mencapai Rp 55,37 triliun dan dana kelolaan ditargetkan mencapai Rp 297 triliun.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2016, jumlah kepesertaan aktif mencapai 22,6 juta orang dengan dana kelolaan mencapai Rp 260 triliun.

"Target kepesertaan tahun ini 25,2 juta dengan dana kelolaan Rp 297 triliun," ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto di Kantor Kementerian Desa, Kalibata Jakarta, Senin (23/1/2017).

Agus menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan berupaya meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti yang dilakukan kali ini dengan menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melindungi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan tenaga pendukung dari dua kementerian tersebut.

"Kami akan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, badan dan perusahaan untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya, khususnya untuk tenaga kerja non ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk dapat jaminan sosial," ungkap Agus.

Menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan juga membuat agen-agen yang tersebar di daerah melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).

Program tersebut tengah diuji coba di dua kota, yakni Yogyakarta dan Jember Jawa Timur. "Jadi memang tujuan utama kami adalah perluasan cakupan kepesertaan. Ini mengandung arti jumlahnya ditambah, dan area kepesertaannya diperluas," tambah Agus.

Diakui, dalam meningkatkan jumlah kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendiri dan diperlukan sinergi dengan berbagai pihak.

"Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami sangat tidak mungkin bisa memiliki jangkauan-jangkauan sampai ke desa-desa seluruh Indonesia. Oleh karenanya kami harus bekerja sama dengan semua pihak kementerian atau lembaga untuk bisa memperluas," papar Agus.