Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Gunakan Sistem Pengadaan Elektronik, DAU Pemda Diusulkan Ditahan

Kompas.com - 25/01/2017, 19:50 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, mengkritik pemerintah daerah (Pemda) yang belum menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Ia bahkan mengusulkan agar Kementerian Keuangan menahan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda yang belum menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"Karena kalau enggak dipaksa nilainya masih C terus. apa enggak ada kebocoran pak?," ujar Asman saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Menurut dia, lebih baik Kemenkeu mengalihkan alokasi DAU itu untuk Pemda yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) mendapatkan nilai B dari Kemenpan RB.

Hal itu dinilai lebih bermanfaat daripada Kemenkeu memberikan alokasi DAU kepada Pemda yang nilainya C atau kurang memenuhi penilaian LaKIP.

Meski begitu, Menpan RB juga mengusulkan agar Kemenkeu mempertimbangkan kenaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda yang sudah mendapatkan nilai B.

"Tahun ini banyak yang naik jadi B. wajar mereka diapresiasi karena berprestasi", kata Asman.

Namun dia juga mengungkapkan, masih banyak daerah yang mendapatkan nilai bawah B. Hal itu disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggarannya masih sangat kecil dan perencanaan anggaran masih tidak sesuai dengan target yang akan dihasilkan.

Dalam penilaian LaKIP, ada 5 komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja diberi bobot nilai 35, pengukuran kinerja diberi bobot 20, pemenuhan laporan dan penyajian informasi kinerja diberi bobot 15. 

Lalu evaluasi kinerja diberi bobot 10, dan untuk pencapaian kinerja bobotnya 20.

Nilai tertinggi dari evaluasi LaKIP meliputi AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

(Baca: Ketua BPK Ungkap Kepala Daerah Kerap Ketakutan Belanjakan Anggaran)

Kompas TV APBD Jakarta Alokasikan Anggaran Untuk Sopir Anggota Dewan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com