Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Amerika Serikat, Kadin Sarankan Indonesia Tidak Ikut TPP

Kompas.com - 27/01/2017, 17:12 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyarankan kepada pemerintah agar tidak lagi membahas apakah Indonesia masuk dalam kerja sama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP).

Menurutnya, hal itu dilihat dari Amerika Serikat (AS) yang menjadi pelopor dalam TPP sudah memastikan diri tidak akan turut serta dalam TPP.

"Kalau menurut saya, sekiranya tidak usah bahas TPP lagi, mereka (AS) saja keluar. Kita kan juga ada kerjasama lainnya dengan Eropa atau Australia," ujar Rosan dalam diskusi CSIS di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Menurut Rosan, meskipun Indonesia tidak bergabung dalam kerja sama TPP, namun, Indonesia tetap memiliki potensi dalam merambah pasar AS. Salah satunya melalui ekspor produk garmen yang selama ini menjadi salah satu andalan Indonesia.

"Ekspor kita ke AS nomor satu adalah garmen," ungkapnya.

Setelah Amerika sudah memastikan tidak ikut dalam kerja sama TPP, salah satu anggota TPP yakni Australia telah meminta Indonesia dan China agar segera bergabung. Harapannya, bergabungnya dua negara ini akan semakin memperkuat kerja sama dalam TPP.

Namun, Rosan berpendapat bahwa keinginan Australia agar Indonesia masuk dalam TPP sudah tidak relevan. Sebab, Indonesia juga sudah melakukan kerja sama secara bilateral dengan Australia dan beberapa negara lain yang akan ikut serta dalam TPP.

Ke depan, pemerintah Indonesia agar lebih fokus kepada perjanjian kerja sama perdagangan yang sudah terjalin seperti kerja sama ASEAN dengan Australia, dan kerja sama dalam Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).

"Kalau TPP ini kan kita ingin menjaga perdagangan dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika saja tidak ikut ya untuk apa," paparnya.

Sementara itu, Rosan menambahkan, untuk saat ini negara-negara di kawasan ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kawasan lain. Dengan itu, menurut Rosan, agar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik, pemerintah Indonesia sebaiknya mengajak negara di kawasan ASEAN agar bersama-sama meningkatkan perekonomian.

"Pembicaraan perekonomian (kawasan) kita akan lebih cocok. Jangan sampai ada negara yang keluar seperti brexit karena ini akan menggangu perekonomian bersama," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com