Tingkatkan Pelayanan Publik, OJK Gandeng Ombudsman

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati nota kesepahaman dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kedua lembaga akan berkoordinasi lebih intensif khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi serta pertukaran informasi. Kedua lembaga juga menyepakati bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menuturkan, nota kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang kedua belah pihak, terutama berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan publik yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.

“Fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan OJK, perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat atau konsumen keuangan mendapatkan pelayanan yang baik oleh OJK sebagai regulator industri jasa keuangan,” ujar Muliaman di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Dalam meningkatkan peran perlindungan konsumen keuangan, OJK telah melakukan berbagai inisiatif strategis, seperti edukasi keuangan yang masif dan berkesinambungan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah. OJK juga menyediakan Layanan Konsumen OJK terintegrasi atau Financial Customer Care (FCC OJK).

Sejak tahun 2013 sampai dengan 20 Januari 2017, Layanan Konsumen OJK telah menerima layanan sebanyak 76.850, dengan rincian layanan pertanyaan 52.992, layanan informasi 20.002 dan pengaduan 3.856. OJK juga terus meningkatkan tata kelola (governance) secara berkesinambungan antara lain di bidang pengendalian internal melalui penerapan konsep combined assurance.

Selain itu, kualitas pelaksanan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK juga telah mendapat penghargaan dari internasional. Berdasarkan hasil penilaian Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) tahun 2016 oleh Basel Committee, pengaturan perbankan Indonesia diakui telah sesuai dengan penilaian internasional dan bahkan lebih baik dari beberapa negara anggota G-20 lainnya. Penghargaan serupa juga diberikan oleh pihak IOSCO kepada pasar modal Indonesia.