Tokoh Adat Protes Pembentukan Badan Otorita Danau Toba

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) DR Effendi MS Simbolon memprotes pembentukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebagai pengelola pariwisata di daerah tersebut.

Menurut dia, pembentukan badan otorita ini tidak perlu. Sebab hanya akan membentuk sekat pemisah, bukannya untuk membangun dan memberdayakan warga.

Hal ini diucapkannya usai usai menghadiri Pesta Bona Taon 2017 PSBI wilayah Medan dan Sumatera Utara, Senin (30/1/2017).

"Saya kurang sependapat untuk membangun kawasan Danau Toba harus dengan badan otorita. Kita memerlukan pembangunan tapi tidak harus membentuk badan otorita karena sudah tidak jamannya lagi badan otorita. Sepanjang Indonesia ini ada, badan otorita selalu hasilnya negatif," papar dia.

Menurut dia, pemerintah terlalu tergesa-gesa membentuk Badan Otorita Danau Toba (BODT). Padahal, jauh lebih baik jika memberikan kepercayaan kepada masing-masing kabupaten/kota yang ada di kawasan tersebut untuk berkembang.

"Dari 10 destinasi yang dicanangkan pemerintah, hanya satu yang dibentuk badan otorita. Apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada aparat kita? Kalau sama aparat saja tidak percaya, bagaimana lagi kepada masyarakat adat dan desanya? Ini yang esensinya menjadi bias," ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu.

Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kembali pembentukan badan otorita karena hanya mengeklusifkan satu daerah yang nantinya tidak berdampak kepada kawasannya.

Sebab yang dijual dari kawasan Danau Toba adalah alamnya sementara saat ini alamnya sudah rusak.

Effendi mengajak untuk merestorasi dan merehabilitasi lingkungannya, menghidupkan kembali kawasan hutan dan daerah tangkapan air serta penduduk sekitar danau.

"Ini yang harus dibenahi, bukan harus diekslusifkan menjadi badan otorita," katanya lagi.

Zonasi Halal dan Haram

Effendi juga tidak setuju dengan wacana pembentukan zonasi halal dan haram di kawasan Danau Toba. Wacana ini dilontarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pariwisata dan Budaya Sumatera Utara.

"Kalau semua dikotak-kotakin bagaimana ini? Kita sudah biasa hidup dengan keberagaman. Saling menghargai saja, tak perlu dibuat kotak-kotak begitu, nanti semua daerah buat kotak tersendiri tidak ada lagi warna dari kebhinnekaan kita," tegas Effendi.

(Baca: Babak Baru Pengelolaan Wisata Danau Toba)