Kebijakan Imigrasi Trump Ancam Bisnis Boeing di Irak dan Iran

NEW YORK, KOMPAS.com — Akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah berisi larangan bagi warga dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke AS.

Kebijakan itu berlaku bagi tujuh negara, yakni Irak, Iran, Yaman, Suriah, Sudan, Libya, dan Somalia.

Mengutip CNBC, Rabu (1/2/2017), kebijakan ini ternyata mengancam kelangsungan pemesanan pesawat komersial dari beberapan negara yang telah dipegang raksasa pabrikan pesawat Boeing senilai sekitar 20 miliar dollar AS.

Sebagaimana diketahui, Boeing sudah menerima pemesanan pesawat komersial dari Iran dan Irak.

"Kami rasa larangan bepergian (yang ditetapkan) Presiden akan memberikan implikasi negatif terhadap pemesanan dari Iran dan Irak. Kontrak-kontrak itu sangat rapuh terhadap pembatalan," ungkap James Corridore, analis aeronautika di CFRA Research.

Ketika mengumumkan kerja sama pemesanan pesawat pada 11 Desember 2016 lalu, Boeing menyatakan pemesanan ini akan mendukung hampir 100.000 lapangan kerja baru.

Pun Boeing saat ini tengah memangkas biaya pada divisi pesawat komersial dan menghadapi persaingan ketat dengan Airbus.

Pada Desember 2016, Boeing mengumumkan kerja sama pembelian pesawat oleh maskapai penerbangan Iran Air, yakni 50 unit pesawat seri 737 dan 30 unit pesawat berbadan lebar seri 777.

Adapun Irak juga membeli 10 unit pesawat berbadan lebar tipe 787 Dreamliner dan 18 unit pesawat tipe 737. Corridore mencatat, kesepakatan tersebut bila dikombinasikan mencapai nilai sekitar 20 miliar dollar AS.

Para analis meyakini bahwa daftar pemesanan Boeing cukup kuat untuk menangkal potensi pembatalan.

Risiko lain adalah pembicaraan Presiden Trump bahwa perdagangan China bisa mengancam penjualan pesawat ke negara tersebut. Akhirnya, penjualan beralih ke Airbus.

CEO Airbus Dennis Muilenberg menyatakan bahwa penting untuk memahami pentingnya kesehatan hubungan perdagangan antara AS dan China. Ia pun meyakini bahwa pemerintahan baru AS pun paham akan hal itu.