Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Tak Terima Tuduhan Trump soal Manipulasi Nilai Tukar

Kompas.com - 01/02/2017, 17:21 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber Reuters

TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang tidak terima atas tuduhan manipulasi nilai tukar yang dilontarkan oleh Presiden AS Donald Trump. Menurut pemerintah, Jepang terikat dengan kesepakatan G-20 untuk menghindari devaluasi mata uang secara kompetitif.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (1/2/2017), dollar AS defensif setelah Trump dan penasihat perdagangannya, Peter Navarro, mengkritik China, Jerman, dan Jepang. Menurut keduanya, ketiga negara tersebut mendevaluasi mata uangnya agar merugikan AS.

Pejabat pemerintah senior Jepang menyatakan dirinya khawatir bahwa penguatan yen dapat berpengaruh terhadap ekonomi Jepang yang amat bergantung pada ekspor. Nilai tukar dollar AS terhadap yen pun melemah ke level terendah dalam dua bulan ke level 112,08 yen setelah pernyataam Trump itu.

Juru bicara pemerintah Jepang menyatakan Tokyo tidak mendevaluasi mata uang yen untuk memperoleh manfaat perdagangan yang tidak adil.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menyatakan pemerintah Jepang akan berkomunikasi secara intens dengan pemerintahan baru AS terkait perdagangan, ekonomi, dan mata uang.

"Jepang memberlakukan kebijakan yang sejalan dengan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara G-7 dan G-20. Tidak akan ada perubahan terhadap arah kebijakan itu," ungkap Suga.

Wakil menteri keuangan Jepang Masatsugu Asakawa pun menuturkan, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar dan tidak untuk dimanipulasi. Adapun kebijakan moneter Jepang ditujukan untuk mencapai tujuan berupa mengakhiri deflasi.

"(Kebijakan moneter itu) tidak ditujukan untuk nilai tukar mata yang. Kalau (Trump) bicara tentang intervensi mata uang, Jepang tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini," ujar Asakawa.

Jepang tidak mengintervensi pasar mata uang secara langsung sejak November 2011. Namun demikian, pelemahan yen telah dipandang sebagai salah satu kesuksesan kebijakan stimulus yang dilakukan Perdana Menteri Shinzo Abe atau Abenomics yang ditujukan untuk membebaskan Jepang dari deflasi selama 20 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com