Ini Alasan Jokowi Percepat Rencana Kerja Sektor Ekonomi pada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski baru memasuki bulan kedua pada 2017, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar sidang kabinet paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2018.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, pembahasan agenda 2018 itu karena memang Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan adanya perubahan yang tidak terlalu mepet, memiliki waktu yang cukup, dan supaya ada pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Dari laporan, baik dari Menteri Bappenas maupun Menteri Keuangan, diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 maupun 2017, karena memang ini momentum, waktunya pemerintah untuk bisa tumbuh secara lebih baik, secara lebih berkualitas, menurunkan gini ratio atau ketimpangan," kata Pramono seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (2/2/2017).

Dengan demikian, Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, memberikan tugas kepada semua menteri agar semuanya dikonsentrasikan dalam melakukan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan.

Pramono menjelaskan, walaupun gini ratio (rasio ketimpangan) di dalam pemerintahan saat ini terus turun, tetapi Presiden belum puas dengan penurunan dari 0,41 menjadi 0,39.

"Beliau (Presiden) tetap menginginkan penurunan itu lebih tinggi supaya kesenjangannya juga lebih rendah," tegasnya.