Penerapan Cukai Plastik Dinilai Berpotensi Naikkan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan, pengenaan cukai pada kemasan produk makanan dan minuman dinilai akan berpotensi menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli konsumen.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan, hal tersebut terjadi karena pengenaan cukai plastik akan berimbas pada kenaikan harga jual barang yang harus dibayar konsumen. Pihaknya juga menolak rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik.

Selain dapat berdampak pada kenaikan inflasi pengenaan cukai plastik juga dinilai akan melemahkan daya saing industri dalam negeri.

“Kebijakan cukai plastik tidak tepat. Daya saing kita melemah, negara lain tidak kenakan cukai plastik, di Indonesia malah dikenakan,” ujar Adhi seusai acara breakfast meeting di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Selasa (7/2 2017).

(Baca: Dinilai Kontraproduktif, Apindo Tolak Penerapan Cukai Plastik)

Menurut Adhi, isu pencemaran lingkungan terkait pengenaan cukai plastik juga tidak dapat diterima. Sebab, sampah kemasan dari produk makanan dan minuman sudah dapat didaur ulang. Selain itu, telah ada industri daur ulang di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa rencana pengenaan cukai pada kemasan plastik akan melemahkan daya saing dan menurunkan pertumbuhan industri nasional.

“Kalau cukai naik, industri bisa tergerus. Ini tentu mengkhawatirkan. Rumus ekonominya, jika ada pembebanan yang membuat harga lebih tinggi, permintaan akan turun, terutama untuk industri makanan dan minuman,” paparnya.

Berdasarkan data Kemenperin, laju pertumbuhan industri makanan dan minuman pada kuartal III 2016 mencapai 9,82 persen, atau di atas pertumbuhan industri sebesar 4,71 persen pada periode yang sama.

Sementara kontribusi industri ini terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) industri non-migas sebesar 33, 6 persen pada kuartal III tahun 2016.