Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Ingin Pelabuhan Ambon Layani Pelayaran Ekspor

Kompas.com - 08/02/2017, 19:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

AMBON, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan keinginannya agar Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon, Maluku dapat melayani pelayaran produk ekspor.

Dengan demikian, selain ekonomi lokal terpacu, sumber daya alam berupa produk ikan dapat dijual hingga ke luar negeri.

Selain itu, dengan adanya pelayaran ekspor, maka produk semisal ikan tidak perlu transit di pelabuhan lain setelah diberangkatkan dari Ambon, melainkan langsung ke negara tujuan. Budi menyebut negara tujuan ekspor dari Maluku adalah Filipina, yakni di Davao City.

"Ikan kita ingin langsung ke Filipina, tidak ke mana-mana lagi," ujar Budi di Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (8/2/2017).

Meskipun demikian, Budi menyatakan hal tersebut bersifat kasus per kasus (case by case). Sehingga, pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut mengenai kemungkinan tersebut.

"Lihat case by case. Ini ada direct call untuk barang-barang tertentu, bahkan secara ekstrim memberi penerbangan langsung ke luar (negeri) supaya ikan tuna itu langsung, contohnya ikan tapi bisa yg lain-lain," ungkap Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengungkapkan, pelabuhan Ambon bisa saja dijadikan pelabuhan untuk pelayaran ekspor. Tonny menyatakan, izin dari Menhub pun sudah ada.

Namun demikian, kebutuhan untuk pelayaran ekspor tersebut harus dilihat kebutuhannya secara kasus per kasus. Akan tetapi, Tonny menuturkan, pelayaran ekspor tidak ada salahnya dilakukan karena ada kepentingan logistik.

Meskipun sudah mengantongi izin dari Kemenhub, namun saat ini pelabuhan Ambon sedang tidak melayani pelayaran ekspor. Adapun terkait komoditas yang akan diekspor ataupun impor, hal ini tergantung kepada perjanjian antar bisnis (business to business/b2b).

"Tidak apa-apa, ada kepentingan logistik. Kita lihat case by case, tergantung kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang memberikan diskresi Pak Menteri (Menhub)," jelas Tonny.

Kompas TV Menhub akan Rombak Tata Kelola Pelabuhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com