Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran untuk Perumahan Rakyat pada 2017 Capai Rp 17,3 Triliun

Kompas.com - 11/02/2017, 16:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam tiga tahun terakhir, anggaran negara yang dialokasikan untuk penyediaan rumah terus diperbesar.

"Tahun 2015, anggaran FLPP  (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) misalnya Rp 5,1 triliun. Tahun 2016, ditingkatkan menjadi Rp 12,4 triliun," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, di Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Sementara itu, pada tahun ini anggaran untuk program perumahan ditingkatkan lagi menjadi Rp 17,3 triliun. Menurut Maurin, selain dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah juga telah mengeluarkan paket kebijakan di bidang perumahan dengan tujuan untuk mengurangi backlog perumahan.

Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang memangkas proses perizinan di bidang perumahan dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan. Kebijakan ini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016.

"Saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PU-Pera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan strategi supaya amanat PP ini bisa dengan tepat dilaksanakan di daerah," imbuhnya.

Selain itu, untuk merangsang pengembang agar mau menyediakan perumahan untuk segala segmen, pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) itu sebelumnya lima persen. Sesudah keluar PP harapannya menjadi 2,5 persen. Dan ini memang harus ditindaklanjuti dengan Perda," kata Maurin.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Maryono mengakui, beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di bidang perumahan cukup mendorong pertumbuhan industri properti.

Misalnya, dengan adanya program satu juta rumah, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) naik dua kali lipat. "Sebelum ada program satu juta rumah, pertumbuhan KPR cuma 11 persen. Sekarang kita berlipat menjadi 25 persen," kata Maryono di sela-sela Indonesia Property Expo 2017.

Pemangkasan proses perizinan dari 33 menjadi 11 perizinan juga diakui Maryono mendorong para pengembang untuk mempercepat proses pembangunan. "Kami melihat pengajuan permohonan kredit dari developer di awal bulan itu sudah mulai meningkat dibandingkan tahun lalu," kata dia.

Masyarakat pun terlihat lebih antusias dalam membeli rumah. Menurut Maryono hal itu dikarenakan salah satunya relaksasi loan to value (LTV) oleh bank sentral. Sebelumnya Bank Indonesia mewajibkan uang muka untuk KPR sebesar 20 persen untuk KPR pertama, 30 persen untuk KPR kedua, dan 40 persen untuk KPR ketiga.

Tetapi akhir tahun lalu, besarannya diturunkan masing-masing menjadi 15 persen, 20 persen dan 25 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com