Harga Pangan Terus Bergejolak, Kementan Tingkatkan Jumlah Toko Tani

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan gejolak harga pangan tengah menjadi perhatian, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan terus meningkatkan jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) di wilayah Jakarta.

Setelah sebelumnya telah diresmikan 22 TTI yang tersebar di wilayah Jakarya, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi 65 TTI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Ketahanan Pangan Spudnik Sujono mengatakan, TTI yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta akan dipasok kebutuhannya melalui TTI pusat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adapun bahan pangan pokok yang akan dipasok antara lain, beras, gula pasir, bawang merah dan putih, aneka cabai, minyak goreng, serta daging sapi dan kerbau.

Diharapkan dengan penambahan jumlah TTI dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Kami ingin kehadiran TTI ini benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan adanya TTI yang tersebar di berbagai lokasi, kami harapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokoknya dengan mudah dan murah," jelas Spudnik di TTI Pusat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017).

Spudnik menjelaskan, komoditas pangan yang di pasok ke 65 TTI terdiri dari ?beras sebanyak delapan ton dengan harga jual Rp 8.000 per kilogram (kg), gula pasir sebanyak 2,6 ton dengan harga Rp 12.500 per kg, bawang merah sebanyak 650 kg dengan harga Rp 27.000 per kg.

Selanjutnya, cabai merah kriting 625 kg dengan harga Rp 7.500 per 0,25 kg, minyak goreng sebanyak 252 liter dengan harga Rp 12.000 per liter, daging sapi sebanyak 500 kg dengan harga Rp 80.000 per kg.

Selain itu juga dijual daging kerbau seharga Rp 65.000 per kg dan bawang putih Rp 8.500 per 0,25 kg Spudnik mengungkapkan, beberapa komoditas yang dijual TTI memiliki harga jual dibawah harga pasar, karena didatangkan langsung dari petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Peran Bulog

Sebelumnya, Pengamat Pertanian IPB Dwi Andreas, mengatakan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memangkas rantai distribusi, pemerintah lebih baik menguatkan peranan Badan Urusan Logistik (Bulog), dibandingkan TTI yang efektivitasnya diragukan.

"Kalau TTI sebagai langkah dalam emergeny ya sah-sah saja, tetapi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, mengapa tidak sebaiknya menguatkan Bulog," kata dia.

Menurutnya, pengendalian harga dan pasokan pangan dipasaran lebih baik mengerahkan yang selama ini sudah ada infrastrukturnya seperti Bulog.